1 Sep 2015 21:20

Butuh Rp 20,2 M Untuk Ganti Rugi Lahan TAA

Butuh Rp 20,2 M Untuk Ganti Rugi Lahan TAA

 

Kaganga.com, Palembang - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) menyatakan akan mengelontorkan ganti rugi sebesar 40 persen kepada masing-masing pemilik lahan. Hal ini terkait dengan permasalahan ganti rugi lahan jalan Tanjung Api-Api (TAA) yang menyisakan sekitar 68 hektar di dua desa Kabupaten Banyuasin yang hingga kini belum selesai karena masih terkendala dana. 

Dikatakan Asisten I Bidang Pemerintahan Pemprov Sumsel, Drs Ikhwanudin mengatakan, meski Jalan TAA sudah beroperasional namun saat ini ada sebanyak 40 pemilik lahan belum menerima ganti rugi. Jumlah biaya ganti rugi yang diperlukan tersebut totalnya sebesar Rp20,2 Miliar.

"Tahap awalnya ganti rugi baru kita penuhi 40 persen dulu karena anggaran kita terbatas, biaya ini akan segera disalurkan paling lambat akhir 2015 atau sekitar bulan Desember nanti, sementara untuk sisanya akan diselesaikan pada tahun 2016 di tahun anggaran baru", kata Ikhwanudin usai rapat membahas ganti rugi tanah yang terkena pembangunan Jalan Tanjung Api-api (TAA) di ruang kerjanya, Selasa (1/9/2015).

Menurutnya, dana SKPD yang membidangi yakni Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga sudah banyak teralokasikan kebidang lain sehingga pembayaran ganti rugi menjadi terkendala dan akhirnya harus menunggu tahun anggaran selanjutnya.

Dirincikannya, ganti rugi 68 hektar tersebut berada di dua desa, antara lain Bunga Karang dan Banyu Urit. Bunga Karang terdiri dari 24 pemilik untuk total luasan 36 hektar dengan biaya ganti rugi sebesar Rp11 Miliar. Sedangkan, pada Desa Banyu Urit terdiri dari 16 pemilik untuk lahan 32 hektar dengan ganti rugi yang diperlukan sebesar Rp9,2 Miliar.

"Kedua wilayah ini diperlukan dana sebesar Rp20,2 miliar. Jika untuk dibayar sekaligus tahun ini memang tak bisa, selain dana terbatas, Kami juga terkendala karena SK ganti rugi habis sehingga harus diganti SK baru tahun depan tapi tetap sesuai Perpres 30 tahun 2013", imbuhnya.

Oleh karena itu, sambung Ikhwanudin, masyarakat yang merasa lahannya belum diganti rugi diharapkan tetap sabar menunggu sampai rampungnya proses pembayaran. Meski demikian, menurutnya masyarakat setempat sudah disosialisasikan dan memaklumi ganti rugi baru dapat serahkan sebagian saja.

Lanjut Ia menambahkan, Pemprov Sumsel juga akan terus mendorong proses ganti rugi segera selesai. Diantaranya, saat ini pihaknya tengah berupaya berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pemerintah daerah setempat. "Semua akan kita upayakan, mudah-mudahan pembayaran ganti rugi selesai sesuai waktu yang ditetapkan", tukasnya.

Penulis : Achmad Fadhil
Editor : Riki Okta Putra

Tag : Ganti Rugi TAA

Komentar