Kantor DPRD Didemo Ratusan Petani

Kaganga.com, Palembang – Puluhan orang yang menamakan diri Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Petani menggelar unjuk rasa di di kantor DPRD Sumsel Palembang, Senin (28/09/2015). Mereka menyuarakan keresahan dengan banyaknya permasalahan yang terjadi di desanya. Demo yang melibatkan puluhan petani ini merupakan gabungan dari beberapa organisasi masyarakat seperti Serikat Petani Sriwijaya (SPS), WALHI Sumsel dan Solidaritas Perempuan Palembang mengeluhkan persoalan agraria.

Sekjen SPS Anwar Sadam mengatakan, Negara belum serius menanggapi ekonomi yang menjerat rakyat. "Kami ingin kepastian hak tanah dan jaminan hak mengelola tanah karena masalah ini harus diselesaikan dan harus ditanggapi serius oleh pemerintah, ujarnya yang ditemui kaganga.com  Senin, “(28/09/2015.)

Persoalan-persoalan yang mereka angkat antara lain tentang lahan Kebun tebu yang terus dibakar oleh PTPN VII cinta manis, lalu terkait harga karet yang sudah 3 tahun selalu turun.

"Kami ingin perhatian dan bantuan dari pemerintah agar permasalahan cepat diatasi,” katanya.

Sebagian masa yang mengenakan topi caping  ini membentangkan spanduk yang bertuliskan sindiran untuk pejabat. diantaranya bertuliskan pejabat duduk manis rakyat menderita, kembalikan tanah rakyat dan bubarkan PTPN VII.

Rentetan tindak merugikan yang terjadi  seperti penggusuran, pengkriminilisasian, minimnya akses petani terhadap tanah, sulitnya akses produksi pertanian dan lemahnya harga produksi hasil pertanian dikeluhkan petani -petani ini. Mereka mendesak kepada pihak Eksekutif dan legislatif sumatera selatan agar cepat mengatasi hal ini. Situasi ini juga terkait dengan Memperingati hari Tani Nasional yang ke 55 tahun.

Berikut tuntutan-tuntuannya,  Pemenuhan legalitas hak atas tanah petani desa Merbau (OKU) dan desa simpang bayat (MUBA). Selesaikan Konflik agraria petani Sri Bandung, Desa betung kabupaten ogan ilir dengan PTPN VII cinta manis. Pengoptimalan infrastruktur areal pertanian rawa desa sungutan air besar,desa rambai, dan desa perigi talang nangka kabupaten OKI menjadi areal pertanian produktif. Bebaskan areal kelola petani desa perigi talang nangka, desa rambai, dan desa sungutan air besar dari kawasan hutan, 5.penuhi peningkatan harga karet di tingkat petani. Penuhi akses permodalan, teknologi, sarana produksi pertanian untuk peningkatan kesejahteraan petani.  Laksanakan pembaruan agraria sejati yang berkeadilan gender.

Aksi ini sendiri ditanggapi oleh Ketua Komisi V Pahlevi Maizano.

“ini sudah menjadi tanggung jawab kami, kami butuh 15 orang perwakilan untuk berdialog dengan permasalahan rakyat mencari solusi bagaimana jalan terbaiknya,” Pungkasnya. (Janra)