Kaganga.com, Palembang - Laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dari kabupaten kota di Sumsel dinilai oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sumatera Selatan masih sangat minim. Hal ini terbukti dari laporan yang diberikan P2TP2A di tiap kabupaten seringkali terlambat. Selain itu masih ada beberapa kabupaten yang belum membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Hal ini dibenarkan oleh Kepala Badan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Sumsel, Susna Sudarti saat diwawancarai di ruang kerjanya, Jumat (23/10/2015).

Ia mengatakan, masih ada P2TP2A kabupaten kota yang belum maksimal melakukan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. "Kami mendapat laporan kasus kekerasan dari P2TP2A kabupaten kota setiap bulan. Akan tetapi, laporan juga seringkali terlambat," ujar Susna.

Menurutnya, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak saat ini sudah sangat memprihatinkan. Terlihat dari laporan yang tercatat terus meningkat setiap tahunnya. "Kami sudah berusaha maksimal untuk meminimalisir kasus kekerasan ini. Setiap korban yang melapor dengan P2TP2A akan diberi pendampingan hukum. Tetapi, opsi pertama yang kami lakukan yakni menyelesaikan dengan cara kekeluargaan. Jika tidak berhasil, baru kami bantu mengawal hingga ke ranah hukum," tuturnya,

Dikatakannya, saat ini masih ada kabupaten kota yang belum membentuk P2TP2A. Antara lain Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Kabupaten Pali dan Kabupaten Musi Rawas (Mura) Utara. "Pali dan Mura Utara belum ada karena kabupaten pemekaran. Untuk kabupaten yang belum ada ini akan didorong terus agar dapat segera membentuk P2TP2A di kabupaten masing-masing, untuk memudahkan masyarakat yang ingin melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak," tukasnya.