1 Okt 2015 18:25

Kuasa Hukum Warga 8 Ulu Akan Bawa Ke Pengadilan

Kuasa Hukum Warga 8 Ulu Akan Bawa Ke Pengadilan

 

Kaganga.com, Palembang - Penggusuran rumah warga di lahan Universitas Negeri (UIN) Raden Fatah, di jalan Pangeran Ratu Kelurahan 8 Ulu Jakabaring, sempat diwarnai kerusuhan, pasalnya beberapa warga tidak setuju dengan pembongkaran tersebut, yang dirasa lahan tersebut merupakan hak milik mereka.

Kuasa hukum warga sekaligus ketua Pemuda Panca Marga Sumsel, Yulius Aminuddin mengatakan, pembongkaran ini sudah termasuk dalam ranah kriminal. Pasalnya pembongkaran ini dijanjikan akan diberi waktu 3 hari. Tapi pemerintah melanggarnya.
"Kami kecewa tindakan pemerintah ini. Kami akan bawa ke ranah hukum," ujarnya, Kamis (1/10/2015).

Terkait dengan kerusuhan yang terjadi, dirinya mengatakan masih wajar karena mereka memang benar pemilik lahan. "Ya, itukan rumah mereka jadi wajar kalu mereka mempertahankannya, tapi dari kejadian tersebut tidak ada yang ditangkap semua terkendali," katanya..

Sedangkan, Kepala Satpol PP Kota Palembang, Tatang Duka Direja mempersilakkan jika akan membawanya ke ranah hukum. Ia mengaku pihaknya tidak pernah menjanjikan untuk memberi waktu selama 3 hari.

"Kami sudah lama memberikan Surat Peringatan (SP) sebanyak 3 kali bahkan terakhir kami memberikan kesempatan 1x24 jam untuk mengosongkan rumah. Tapi mereka tetap tidak mengindahkan peringatan tersebut," ungkapnya.

Dijelaskanya, pembongkaran rumah ini sudah sesuai dengan Standar Operate Procedure (SOP) dan aturan berlaku. "Kami sebagai penegak perda hanya melakukan tugas, dan sudah sesuai aturan yang berlaku," ujarnya.

Selain itu, Kabid Perlindungan Masyarakat Satpol PP, Dedi Harapan juga menambahkan, pembongkaran yang dilakukan hari ini sebanyak 117 rumah.

Semula jumlah rumah dilahan tersebut ada sekitar 179 rumah, namun sebagian sudah melakukan pembongkaran sendiri.

"Ada 117 rumah ini yang membandel, karena itu kami terpaksa turun untuk membongkar paksa," tegasnya.

Salah satu warga, Susi (35) mengatakan, pihaknya setuju untuk dibongkar, namun pihaknya meminta waktu untuk melakukan pembongkaran sendiri untuk mencari tempat tinggal yang baru.

"Janjinyo nak ngasih waktu biar kami mendapatkan tempat tinggal, tapi nyatanyo langsung dibongkar," katanya dengan histeris.

Susi tidak menyangka pihak Satpol PP yang dibantu oleh TNI langsung merobohkan rumah-rumah mereka, sedangkan hampir semua kebutuhan sehari-hari seperti pakaian sekolah, ijazah sekolah semua masih berada di dalam rumah.
"Bagaimana anak kami nak sekolah besok," ujarnya.

Selain itu, dirinya juga mengaku kecewa dengan warga sekitar.

"Semula warga sekitar sini berjanji akan bersama-sama untuk mempertahankan, tapi liat, cuma kami sekeluargo yang mempertahankan ini. Dimana jadi kekompakan itu, ditambah lagi lurah sm RT dak katek," tegasnya.

Sama halnya dengan Nursida, ia menganggap bahwa tanah itu merupakan hak milik mereka, pihak penggusur dirasa tidak sesuai karena negosisasi yang diajukan, tidak mampu menutupi kebutuhan mereka.

"Pemerintah memang hobi gusur, kami punyo surat-menyurat. Mano biso nutupi kalo cuma diganti 2,5 juta," keluhnya.

Nursida yang sudah 15 tahun tinggal di lahan tersebut, akhirnya harus menerima rumahnya di robohkan oleh alat berat, yang sebelumnya barang perabotan miliknya sudah ia keluarkan agar tidak ikut tertimbun bangunan.

"Dak tau nak tinggal dimano kagek, apo nak disinilah atau dibawah proyek," tuturnya.

Penulis : Fadhila Rahma
Editor : Riki Okta Putra

Tag : Kampus UIN Raden Fat Gusur 8 ulu

Komentar