Kaganga.com, Bekasi Setiap tahunnya banjir selalu terjadi di Kabupaten Bekasi, padahal banjir adalah suatu hal yang dapat diprediksi sebelumnya tapi seringkali tidak diantisipasi dengan baik. Salah satu penyebab banjir di Kabupaten Bekasi adalah hilangnya daerah resapan air seperti rawa, situ, dan sawah yang saat ini beralih fungsi menjadi kawasan industri atau permukiman. Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Bekasi baru mencapai 16%, jauh dibawah target minimal 30% sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d dan Perda Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang RTRW 2011–2031. Kekurangan RTH ini menjadi salah satu faktor penyebab tingginya risiko banjir di wilayah Kabupaten Bekasi.

Collaborative Governance sebagai Solusi

Collaborative governance menurut Ansell and Gash (2008) merupakan bentuk susunan pemerintahan, dimana satu atau lebih instansi publik secara langsung berhubungan dengan stakeholder non-negara dalam sebuah proses pengambilan keputusan yang formal, berorientasi pada konsensus, deliberatif dan menuju pada formulasi atau implementasi kebijakan publik, atau dapat pula dalam manajemen program atau aset publik. Dalam konteks penanggulangan banjir terutama daerah urban seperti Kabupaten Bekasi, pendekatan ini sangat relevan untuk digunakan.  Kabupaten Bekasi memiliki RTH yang minim akibat alih fungsi lahan dan pembangunan yang masih telah memperparah tingkat banjir.

Dalam collaborative governance membutuhkan kolaborasi antar stakeholder, dalam penanggulangan banjir di Kabupaten Bekasi membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta sebagai pengemban dan masyarakat lokal.

Proses Collaborative Governance

Selanjutnya, dalam collaborative governance menurut Ansell and Gash (2008) menekankan dalam proses kolaborasi harus melalui dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen bersama dan pemahaman bersama. Selain itu, dalam collaborative governance, pemimpin yang fasilitatif memiliki peran yang krusial, yang dimana pemimpin bukan hanya sebagai pengendali atau pengarah tetapi juga sebagai fasilitator yang memastikan proses kolaborasi berjalan secara inklusif.

Dengan demikian, pendekatan collaborative governance sebagai solusi dalam penanggulangan banjir Kabupaten Bekasi yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan berkelanjutan.