Kaganga.com Palembang – Kasus keracunan massal yang menimpa ratusan siswa sekolah di Sumatera Selatan kini menjadi perhatian serius berbagai pihak. Program Menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Pemprov Sumsel dinilai perlu dievaluasi total, khususnya dari aspek pengawasan dan standar higienitas makanan.

Hingga Jumat (26/9/2025), tercatat sebanyak 296 siswa di enam kabupaten/kota harus mendapatkan perawatan medis setelah mengalami gejala keracunan usai mengonsumsi makanan dari program MBG. Lonjakan kasus ini memicu desakan agar pemerintah tidak hanya fokus pada distribusi, tetapi juga menjamin keamanan pangan.

Pejabat Otoritas Veteriner Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumsel, Jafrizal, menegaskan bahwa titik rawan justru berada pada rantai distribusi makanan. Menurutnya, masih banyak penyedia jasa yang belum memahami pentingnya higienitas dan belum menerapkan standar kebersihan secara konsisten.

“Masalahnya bukan di kebijakan, tetapi di pelaksanaan di lapangan. Pengawasan masih lebih banyak bersifat administratif daripada benar-benar substantif,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dengan keterbatasan sumber daya dan anggaran, pengawasan belum bisa dilakukan secara menyeluruh. Padahal, jika dilakukan sistem berbasis risiko dengan audit rutin dan penindakan tegas, kasus seperti keracunan massal dapat dicegah sejak awal.

Meski begitu, Jafrizal menilai bahwa MBG tetap memiliki misi yang sangat baik, yaitu memberikan akses pangan bergizi dan terjangkau kepada pelajar. Hanya saja, idealisme program tersebut harus dibarengi dengan tata kelola yang profesional serta standar keamanan pangan yang terukur.

Ia menekankan pentingnya penerapan sertifikasi resmi, seperti Nomor Kontrol Veteriner (NKV) untuk produk hewani, Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT), hingga Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) bagi industri rumah tangga maupun UMKM penyedia pangan. Sertifikasi ini, katanya, menjadi fondasi agar pangan yang dikonsumsi siswa aman dari hulu hingga hilir.

Selain itu, ia juga mendorong Pemprov Sumsel membentuk jejaring respon cepat di setiap daerah untuk menangani kejadian luar biasa seperti keracunan massal. Integrasi teknologi digital dalam sistem pelaporan dan pemantauan pangan juga dinilai mendesak untuk diterapkan.

“Pemerintah harus memperkuat edukasi publik. Jangan hanya fokus pada kasus keracunan yang viral, tetapi juga bagaimana masyarakat memahami pentingnya keamanan dan higienitas pangan,” pungkasnya.