Kaganga.com,Palembang — Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Selatan, Arifin Susanto, menegaskan pentingnya peran Koperasi Merah Putih sebagai motor penggerak ekonomi desa yang berkelanjutan. Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Literasi Keuangan dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Fasilitasi Perizinan Berusaha Koperasi KSP/USP yang digelar di Gedung OJK Sumsel, Rabu (9/7/2025).

Menurut Arifin, pembentukan koperasi ini merupakan bagian dari arahan langsung Presiden Prabowo Subianto dan menjadi salah satu fokus kerja OJK melalui program Champion TPKAD 2025. “Kami sudah mulai berkolaborasi dengan Pemkot Pagaralam dan Pemkab Lahat untuk mengeksplorasi potensi ekspor kopi, di mana koperasi dapat bertindak sebagai eksportir atau pengepul,” jelasnya.

Arifin juga menyampaikan bahwa OJK diberi mandat untuk menjembatani sinergi antara Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) Sumsel. Dalam konteks ini, koperasi diyakini sebagai solusi strategis dalam mempercepat inklusi keuangan di pedesaan.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel, Drs H Edward Candra MH, secara resmi membuka kegiatan tersebut dan menyampaikan apresiasi atas dukungan OJK dalam pengembangan koperasi berbasis desa. Ia menuturkan bahwa seluruh Koperasi Merah Putih di Sumsel telah berbadan hukum.

“Pembentukan koperasi ini bukan sekadar formalitas. Ini adalah langkah nyata untuk memperpendek rantai pasok pertanian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” ujar Edward.

Lebih jauh, Edward juga menekankan bahwa koperasi bisa menjadi alternatif akses pembiayaan masyarakat dan solusi untuk menghindari jeratan pinjaman online ilegal. “Dengan koperasi, warga desa bisa mendapatkan modal usaha yang lebih mudah, aman, dan terjangkau,” imbuhnya.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumsel, Amiruddin, dalam laporannya mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman literasi keuangan bagi pengurus dan anggota koperasi. Selain pembekalan teknis, bimtek ini juga mendorong sinergi antara koperasi dengan BUMN, BUMD, serta para pemangku kepentingan lainnya.

“Kami berharap koperasi di Sumsel mampu menjadi lembaga yang sehat secara kelembagaan dan mandiri secara ekonomi,” tutup Amiruddin.

Dengan kolaborasi lintas sektor ini, pemerintah berharap koperasi tak hanya menjadi alat ekonomi, tetapi juga pilar pemberdayaan masyarakat di desa secara konkret dan berkelanjutan.