Kaganga.com,PALEMBANG — Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Selatan bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menggelar Rapat Teknis dan Capacity Building Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Sumatera Selatan Tahun 2026 di Kantor OJK Provinsi Sumatera Selatan, Rabu (25/2/2026).

Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kapasitas TPAKD kabupaten/kota dalam mendorong perluasan akses keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, forum ini juga menyelaraskan program unggulan tahun 2026 serta mengoptimalkan sistem monitoring dan pelaporan melalui Sistem Informasi TPAKD (SITPAKD).

Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan, Henky Putrawan, menegaskan bahwa TPAKD memiliki peran penting dalam mempercepat akses pembiayaan produktif bagi masyarakat dan pelaku usaha daerah.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, OJK, dan seluruh pemangku kepentingan harus terus diperkuat agar program TPAKD selaras dengan prioritas pembangunan daerah.

“Kami mendorong setiap kabupaten/kota menetapkan program unggulan yang spesifik, berbasis potensi lokal, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan yang diwakili Kepala Divisi Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi dan Pelindungan Konsumen, Asnawati, menyampaikan bahwa fokus TPAKD Tahun 2026 mencakup sejumlah program strategis.

Beberapa di antaranya yakni Aksi Pangan Sumsel 2026 berbasis rantai nilai komoditas padi, kopi, dan kelapa; Desa/Kelurahan Sumsel Terus Maju melalui Pesisir Berdaya dan Kelurahan Inovasi Terpadu; Sultan Muda Sumsel Center (SMSC) melalui Impactpreneur Academy 2026 dan Business Incubator; Sumsel Maju Berekonomi Syariah; Sumsel Digital Financial Hub; Sumsel Wonderful 2030; serta Sumsel Generasi Finansial melalui KEJAR dan Gen LIMAS.

Tak hanya merumuskan arah kebijakan 2026, kegiatan ini juga menjadi momentum evaluasi capaian tahun 2025. Sejumlah program dinilai menunjukkan dampak positif, seperti optimalisasi komoditas kopi, pengembangan Desa Ekosistem Keuangan Inklusif, penguatan GERAK Syariah, pengembangan Sultan Muda Sumsel Center, hingga dukungan pembiayaan sektor pariwisata.

Evaluasi tersebut menjadi pijakan untuk meningkatkan kualitas implementasi program serta memperluas cakupan manfaatnya pada tahun berjalan.

Melalui rapat teknis dan capacity building ini, OJK dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berharap seluruh TPAKD kabupaten/kota semakin solid dalam koordinasi lintas OPD dan pemangku kepentingan. Diharapkan pula sektor jasa keuangan dapat dioptimalkan untuk mendukung pembiayaan produktif yang berkelanjutan, dengan pelaksanaan dan pelaporan program yang tepat waktu, transparan, dan akuntabel.

Dengan komitmen bersama, TPAKD diharapkan mampu menjadi motor penggerak inklusi keuangan dan penguatan ekonomi daerah menuju Sumatera Selatan yang maju dan merata.