Kaganga.com OKI - Dewan Pengurus Daerah Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (DPD PGK) Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) mendesak Bupati OKI, Iskandar untuk mundur dari jabatannya, sebelum masa pengundurannya yang akan digadang-gadang ingin maju sebagai Calon Legislatif itu terlaksana. 

Mengingat banyaknya beragam kontroversi di dalam lingkaran birokrasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) OKI, yang dianggap menjelang habis masa jabatan Iskandar semakin mendekati degradasi moral.

Ketidakhadiran Bupati OKI yang sering bolos masuk kantor menjadi acuan awal, mencontohkan sosok pemimpin yang tidak baik bagi jajarannya dan Masyarakat Ogan Komering Ilir sendiri.

Beragam masalah yang bukan rahasia umum bagi masyarakat di OKI, mulai dari kebobrokan oknum pejabat yang terlibat skandal perselingkuhan, banyaknya jalan rusak di daerah tertinggal yang tak tersentuh pembagunan, oknum pejabat yang memakai uang Baznas, dugaan pemotongan honor ustadz dan ustadzah yang mengajar ngaji di Lapas Kayuagung sampai dengan bangunan yang terbengkalai bernilai miliaran rupiah dianggap tak tepat sasaran dalam pengelolaannya.

Berdasarkan data, fakta dan beberapa aduan masyarakat yang dihimpun langsung oleh DPD PGK Kabupaten OKI.

Ketua DPD PGK Kabupaten OKI, Achik Muhrom melalui Sekretaris Rivaldi menyampaikan, degradasi moral di Kabupaten OKI semakin banyak tampil menjelang berakhirnya masa jabatan Bupati OKI Iskandar.

Tidak tauladannya seorang Bupati jarang masuk kantor menjadi sorotan tersendiri dari PGK OKI, pihaknya akan mempertanyakan carut-marutnya system' birokrasi yang saat ini dianggap tidak seimbang dengan visi dan misi yang mereka usung untuk mensejahterakan masyarakat OKI.

"Selama ini gerakan organisasi kami lebih mementingkan tabayun (silaturahmi) dengan masyarakat di OKI, secara face to face hasil dari tabayun kami di lapangan, masyarakat banyak beragam menyampaikan keluhan, hal ini akan kami suarakan melalui gerakan demontrasi perdana dalam waktu dekat ini mendesak Bupati OKI untuk mundur dari jabatannya sesegera mungkin, karena sudah kami anggap tidak sanggup lagi memimpin OKI," ujar Rival, Sabtu, (08/04/2023).

Rival mengatakan, viralnya pembagunan Food Court yang bernilai milyaran rupiah bersumber dari dana APBD sampai saat ini terbengkalai, pihaknya menilai pengelolaan yang tidak dianggap serius oleh dinas terkait menjadikan bangunan tersebut sampai terbengkalai, mereka menganggap tidak tepat sasaran.

"Jadi para pelaku UMKM menengah kecil banyak mengeluh bangunan Food Court yang sudah dibangun sampai saat ini terbengkalai. Kami telah menampung keluhan para pedagang kecil yang berjualan disekitaran taman segitiga emas, mereka mengeluh karena untuk menempati unit di toko harga sewanya mahal, itu salah satu bangunan yang tidak tepat sasaran diketahui UMKM yang berjualan di sekitara taman itu pedagang ekonomi menengah, disanalah para pedagang bertanya untuk apa ada pembagunan itu," katanya.

Infrastruktur jalan di OKI tidak merata, pihaknya menilai masih banyak ketidakseimbangan pembagunan dan masih banyak daerah dipelosok yang masih bergelut dengan ketertinggalan dalam segi pembagunan yang tidak merata.

"Tidak sesuai dengan jargon membangun OKI dari Desa yang disampaikan Bupati Iskandar, menjelang habis jabatan dua periode salah satu contoh yang sering viral akses jalan di daerah Kecamatan Tulung Selapan, Cengal, Sungai Menang dan Mesuji Makmur dan Mesuji Raya di Media Sosial serta masih banyak beragam keluhan disampaikan oleh masyarakat, akan tetapi tindakan pemerintah seperti tidak menggubris keluhan itu," 

"Pernah kami turun kelapangan, secara sudut pandang kami insfratruktur di OKI ini masih banyak belum ada pemerataan, salah satunya ini disampaikan langsung oleh anggota PGK Kecamatan Pedamaran Timur yang menampung keluhan masyarakat belum tersentuh pembagunan jalan yang layak di Kecamatan Pedamaran Timur," imbuhnya.

Rival menambahkan, Bupati OKI Iskandar jarang masuk kantor sudah bukan rahasia umum lagi, dan masalah itu menjadi sorotan khusus dari pihaknya, mengingat pada sebelumnya hal ini sudah pernah mereka ingin pertanyakan langsung kendala apa sehingga Bupati OKI jarang masuk kantor, melalui surat audiensi yang mereka ajukan untuk bertanya secara langsung akan tetapi Bupati OKI Iskandar tidak merespon surat pengajuan audiensi dari pihaknya.

"Terkait bupati OKI jarang masuk kantor, sebelumnya kami sudah pernah memasukan surat langsung tujuan kepada Bupati OKI untuk melakukan audiensi mempertanyakan banyaknya keluhan dari masyarakat yang kami tampung akan tetapi surat pada tahun 2021 itu tidak sama sekali di respon. Sebelumnya kami telah tahu Bupati OKI jarang masuk kantor dari adanya dasar beberapa pemberitaan dari media online dan seringnya melihat kegiatan kegiatan di Pemkab OKI tanpa kehadiran langsung Bupati dan terkahir saat pelantikan 23 pejabat tanpa dihadiri Bupati," tambahnya. 

Rival berharap, setelah pihaknya melakukan konsolidasi internal organisasi Desember tahun 2021 dan tahun 2022, berdasarkan keluhan masyarakat, pemberitaan informasi online yang beredar dan adanya dugaan pelecehan demokrasi yang menimpa salah aktivis di OKI, pihaknya menyampaikan sudah cukup untuk menjadi bahan dalam menyuarkan problema yang menimpa di Bumi Bende Seguguk tersebut. 

"Jelasnya dalam beberapa problema yang kami tampung serta keluhan beragam masyarakat itu sudah cukup menjadi bahan, hal itu akan kami sampaikan langsung melalui aksi Demontrasi perdana, kami ingin mempertanyakan pelecehan dugaan demokrasi yang menimpa salah satu aktivis yang tidak di respon sama sekali oleh Pemkab, saat ini kami masih fokus untuk melakukan konsolidasi rapat internal yang jelas bakal ada aksi perdana dari DPD PGK OKI khusus untuk Bupati OKI," tandasnya.