6 Ags 2026 18:40

Kemiskinan di Sumsel Turun ke Level 9,50 Persen, Pertumbuhan Ekonomi Jadi Pendorong

Kemiskinan di Sumsel Turun ke Level 9,50 Persen, Pertumbuhan Ekonomi Jadi Pendorong

Kaganga.com PALEMBANG – Angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan tren membaik pada 2026. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat persentase penduduk miskin turun menjadi 9,50 persen atau berkurang 0,35 poin persentase dibandingkan periode sebelumnya yang berada di angka 9,85 persen.

Kepala BPS Sumsel, Moh Wahyu Yulianto mengatakan, penurunan angka kemiskinan tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi daerah yang cukup kuat, terutama ditopang sektor pertanian, serta meningkatnya pendapatan masyarakat pada momen Ramadan dan Idulfitri.

"Kondisinya di periode Triwulan I lalu, pertumbuhan kita cukup tinggi mencapai 5,34 persen. Pertanian tumbuh bagus dengan hasil panen melimpah dan HPP yang naik, ditambah akumulasi pendapatan serta konsumsi rumah tangga saat Ramadan, Idulfitri, hingga pencairan gaji ke-13 ASN," ujar Wahyu saat diwawancarai usai rilis.

Menurut Wahyu, Garis Kemiskinan (GK) di Sumatera Selatan saat ini berada di angka Rp622.000 per kapita per bulan. Dengan rata-rata jumlah anggota rumah tangga sebanyak empat hingga lima orang, batas pengeluaran minimum agar tidak masuk kategori miskin berada pada kisaran Rp2,9 juta hingga Rp3 juta per bulan.

Karena itu, ia mengimbau para pelaku usaha agar memberikan upah sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP/UMR) sehingga pendapatan pekerja mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarga.

Dalam penghitungan garis kemiskinan, BPS memantau 52 komoditas pangan dan 51 komoditas nonpangan. Dari hasil pemantauan tersebut, beras dan rokok kretek masih menjadi komponen pengeluaran terbesar rumah tangga miskin.

Ia menegaskan pemerintah daerah perlu menjaga stabilitas harga beras agar daya beli masyarakat tetap terjaga.

"Makanya harga beras ini betul-betul harus dijaga, jangan sampai naik tinggi karena sangat mempengaruhi pengeluaran. Kalau harga beras naik, daya beli masyarakat turun," tegasnya.

Selain itu, BPS juga menyoroti besarnya alokasi pengeluaran rumah tangga miskin untuk membeli rokok. Menurut Wahyu, anggaran tersebut seharusnya dapat dialihkan untuk memenuhi kebutuhan pangan bergizi yang lebih bermanfaat bagi keluarga.

"Masyarakat diharapkan mulai menggeser pola konsumsi dengan memprioritaskan bahan pangan bergizi seperti beras, telur, dan sumber protein lainnya. Rokok itu pengeluarannya besar tetapi tidak ada kalorinya. Harusnya pengeluaran rokok dialihkan untuk membeli bahan pangan berkalori, namun karena sudah menjadi kultur, rokok seolah jadi pengeluaran wajib," pungkasnya.

Penulis : Reza Mardiansyah
Editor : Elly

Tag : Pemprov Sumsel

Komentar