19 Nov 2026 08:15

Kenali Legalitas Sebelum Bertransaksi, OJK Sumsel Perkuat Perlindungan Masyarakat dari Penipuan

Kenali Legalitas Sebelum Bertransaksi, OJK Sumsel Perkuat Perlindungan Masyarakat dari Penipuan

Kaganga.com,PALEMBANG – Kemudahan mengakses layanan keuangan melalui telepon seluler membuat masyarakat semakin mudah mendapatkan pinjaman, menabung, hingga berinvestasi. Namun, kemudahan ini juga dimanfaatkan pelaku kejahatan untuk menawarkan pinjaman online ilegal, investasi bodong, hingga penipuan dengan mencatut nama lembaga resmi.

Besarnya ancaman tersebut terlihat dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang penulis ambil dari siaran Pers OJK dan satgas Pasti. Secara nasional, sejak 1 Januari hingga 28 Oktober 2026, Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) telah menghentikan 1.489 aktivitas keuangan ilegal. Rinciannya terdiri dari 1.199 pinjaman online ilegal, 250 investasi ilegal, 38 pergadaian ilegal, dan dua aktivitas keuangan ilegal lainnya.

Pada periode yang sama, OJK menerima 40.965 pengaduan masyarakat terkait aktivitas keuangan ilegal. Sebanyak 36.546 pengaduan di antaranya berkaitan dengan pinjaman online ilegal, disusul 3.972 pengaduan investasi ilegal dan 447 pengaduan pergadaian ilegal. 

Angka tersebut menunjukkan bahwa pinjaman online ilegal masih menjadi persoalan paling banyak dikeluhkan masyarakat. Persoalannya bukan hanya bunga dan biaya yang tidak wajar, tetapi juga penyalahgunaan data pribadi, penagihan yang merugikan, hingga hilangnya uang akibat penawaran investasi palsu.

Modus penipuan pun semakin beragam. Mulai dari tawaran pekerjaan daring yang meminta deposit, investasi dengan keuntungan tetap, skema perekrutan anggota, hingga penggunaan nama dan logo perusahaan resmi untuk meyakinkan calon korban. 

Karena itu, OJK Sumsel telah melakukan berbagai kegiatan Edukasi Legalitas Jasa Keuangan ke berbagai lapisan. Masyarakat jug dinilai perlu membiasakan diri memeriksa legalitas perusahaan dan produk jasa keuangan melalui kanal resmi OJK sebelum melakukan transaksi. Jangan mudah tergiur keuntungan tinggi dalam waktu singkat, apalagi jika disertai permintaan transfer ke rekening pribadi atau tautan yang tidak jelas.

Masyarakat juga harus menjaga kerahasiaan PIN, kata sandi, kode OTP, dan informasi rekening. Pihak yang mengaku sebagai petugas bank atau lembaga keuangan sekalipun tidak berhak meminta kode keamanan tersebut.

Kondisi ini menjadi perhatian OJK Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel). Sepanjang 2026, OJK Sumsel memperluas edukasi keuangan dengan menyasar berbagai kelompok masyarakat, mulai dari pekerja migran, mahasiswa, komunitas kepemudaan, hingga pelaku usaha muda.

Kepala OJK Sumsel, Arifin Susanto, mendorong agar literasi keuangan tidak berhenti pada pengenalan produk. Masyarakat juga harus mampu memahami risiko, memeriksa legalitas penyelenggara, dan mengambil keputusan keuangan secara bijak.

Salah satu langkah dilakukan melalui kolaborasi dengan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sumsel pada Januari 2026. Edukasi diberikan kepada calon pekerja migran dan mereka yang telah kembali ke Indonesia, termasuk mengenai pengelolaan penghasilan serta pemanfaatan layanan keuangan secara aman. 

OJK juga melibatkan 40 peserta dari berbagai komunitas dalam kegiatan capacity building influencer kepemudaan pada 9 Maret 2026. Langkah ini ditujukan agar generasi muda tidak hanya menjadi pengguna layanan keuangan digital, tetapi juga mampu menyebarkan informasi yang benar kepada masyarakat.

Edukasi investasi turut dilakukan melalui Roadshow PINTAR Reksa Dana bersama Asosiasi Pelaku Reksa Dana dan Investasi Indonesia (APRDI) di Palembang pada April 2026. Kegiatan tersebut melibatkan insan media dan mahasiswa untuk memperkenalkan reksa dana sekaligus pemahaman mengenai risiko investasi.

Sementara melalui Sultan Muda Fair 2026 pada 6 Juli, OJK bersama Pemerintah Provinsi Sumsel mengangkat tema Cakap Digital, Cerdas Finansial, dan Siap Berkarya. Kegiatan ini melibatkan sekitar 500 peserta secara langsung maupun daring, termasuk pelaku UMKM muda, mahasiswa, dan komunitas kreatif.

OJK Sumsel mengingatkan masyarakat mengingatkan bahwa kecakapan menggunakan teknologi harus diimbangi kemampuan mengelola keuangan. Dengan begitu, perkembangan layanan digital dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif, bukan justru menjadi pintu masuk penipuan

Jika menemukan penawaran pinjaman atau investasi ilegal, masyarakat dapat melapor melalui kanal Satgas PASTI di sipasti.ojk.go.id atau Kontak OJK 157. Sementara korban penipuan transaksi keuangan dapat segera melapor melalui iasc.ojk.go.id.

Upaya OJK Sumsel sepanjang 2026 menunjukkan bahwa perlindungan masyarakat tidak cukup hanya dilakukan dengan menghentikan aktivitas keuangan ilegal. Kemampuan masyarakat mengenali penyelenggara legal, memahami risiko, dan bersikap kritis sebelum bertransaksi menjadi pertahanan awal agar tidak terjebak penipuan.

Penulis : Reza Mardiansyah
Editor : Inesalk

Tag : OJK Sumsel ojk palembang

Komentar